PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menilai bahwa dana desa yang digulirkan pemerintah pusat tak mampu menurunkan angka kemiskinan di provinsi itu.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, angka kemiskinan Sumsel tercatat masih dua digit, yakni 12,80% kendati dana desa telah disalurkan selama empat tahun terakhir.
“Pertanyaan saya, mengapa sudah ada dana desa justru kemiskinan di Sumsel masih dua digit, walaupun harus diakui juga pertumbuhan ekonomi Sumsel di atas rata-rata nasional,” katanya saat konferensi pers forum merdeka Barat 9, Senin (4/2).
Adapun, alokasi dana desa untuk Sumsel sepanjang tahun ini senilai Rp2,6 triliun atau naik Rp300 miliar dari tahun 2018.
Pada 2015, dana desa Sumsel senilai Rp775 miliar, pada 2016 senilai Rpl,7 triliun, pada 2017 sebesar Rp2,2 triliun, dan pada 2018 sebesar Rp2,3 triliun.
Mawardi memaparkan bahwa dari 17 kabupaten/kota di Sumsel terdapat tiga kabupaten yang angka kemiskinannya tertinggi di Sumsel, yakni Musi Rawas Utara, Musi Banyuasin, dan Lahat.
Menurutnya, kejadian yang menimpa tiga kabupaten ini cukup miris karena merupakan daerah penghasil migas, sedangkan untuk kabupaten yang sebagian besar mengandalkan pertanian justru dapat menekan angka kemiskinan.
Oleh karena itu, melalui program pengentasan kemiskinan, Pemprov Sumsel lebih fokus pada pengembangan sektor pertanian dengan menargetkan angka kemiskinan di Sumsel menurun hingga 9,91% pada 2019 dan 9,20% pada 2023.
Sekjen Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Anwar Sanusi, mengatakan, tingginya angka kemiskinan itu juga harus dianalisa secara mendalam mengenai berbagai indikatornya.
Jika data itu bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), maka patut disikapi secara mendalam apakah sudah diatasi persoalan kemiskinan tersebut.
“Kami harus carikan obatnya, jika obatnya sudah dilakukan dari program dana desa, ya artinya perlu proses, karena untuk mengatasinya tidak bisa langsung,” katanya.
LEBIH OPTIMAL
Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT meminta, Komisi Pemberatasan Korupsi menemukan formula efektif untuk mengawasan dana desa agar penyerapannya lebih optimal dan tepat sasaran.
Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi menjelaskan, pihaknya menyadari bahwa aspek pengawasan dana desa ini harus terus disempurnakan untuk menekan penyelewengan dana.
“Akan tetapi jangan sampai juga pengawasannya terlalu “over 1 sehingga kepala desa jadi takut. Sangat perlu ditemukan formula idealnya,” katanya dalam diskusi panel Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan Desa di Sumsel di Palembang, Senin (4/2).
Dia mengungkapkan, saat ini Kemendes PDTT melakukan pengawasan dengan dua sisi pendekatan, yakni pengawasan bersifat vertikal dan horizontal.
Pengawasan vertikal melalui pihak berwenang, mulai dari perangkat desa hingga pemerintah pusat dari institusi BPK, BPKP, dan Inspektorat.
“Sementara pengawasan horizontal berbeda dengan vertikal di mana kami memanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, dana desa di Provinsi Sumatera Selatan untuk tahun ini dialokasikan sebesar Rp2,6 triliun atau naik Rp300 miliar dibandingkan dengan 2018.
Terkait dengan adanya kasus penyelewengan dana desa oleh kepala desa di Desa Kota Raya Darat, Kecamatan Pajar Bulan, Kabupaten Lahat, Anwar menilai, harus dilihat secara objektif.
Pasarnya, dari 2.853 desa di Sumsel yang menerima dana desa, penyelewengan hanya terjadi di segelintir desa.
“Ini [kasus penyelewengan] persentasenya hanya nol koma, tidak sampai satu persen dari total desa yang ada di Sumsel,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin atau Muba, Sumatra Selatan, bakal mengoptimalkan minyak sawit mentah yang bersumber dari daerah itu menjadi bio solar sebagai upaya mendukung energi baru terbarukan.
Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin mengatakan, pihaknya ingin merintis suplai minyak sawit mentah {crude palm oil/CPO) untuk energi hijau bio solar.
“Langkah ini juga sebagai bentuk dukungan kami terhadap Paris Agreement CoP 21 tentang energi baru dan terbarukan,” katanya, Senin (4/2).
Dana Desa Sumatra Selatan
Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan menilai bahwa dana desa yang digulirkan pemerintah pusat tak mampu menurunkan angka kemiskinan.
Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan, angka kemiskinan Sumsel tercatat masih dua digit, yakni 12,80% kendati dana desa telah disalurkan • selama 4 tahun terakhir.
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9
