JAKARTA – Memasuki periode kedua pemerintahannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin menetapkan program utamanya untuk melanjutkan program pembangunan di periode pertamanya, yakni “SDM (Sumber Daya Manusia) Unggul, Indonesia Maju”.
Penegasan itu disampaikan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dalam acara Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB’9) dengan tema “SDM Unggul, Indonesia Maju”, yang berlangsung di Ruang Rapat Benny S. Mulyana, Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan “SDM Unggul, Indonesian Maju” adalah Indonesia yang tidak ada satu pun rakyatnya tertinggal untuk meraih cita-citanya; Indonesia yang demokratis, yang hasilnya dinikmati oleh seluruh rakyat.
“Indonesia yang setiap warga negaranya memiliki hak yang sama di depan hukum; Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kelas dunia; dan Indonesia yang mampu menjaga dan mengamankan bangsa dan negara dalam dunia yang semakin kompetitif,” jelas Moeldoko.
Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan mengutip sejumlah pernyataan Presiden Jokowi terkait Kunci Daya Saing Bangsa, Membangun Sumber Daya Manusia, yakni “Kalau SDM kita bisa upgrade, bisa kita keluarkan dengan kompetensi dan keterampilan yang baik, ini lah modal kuat untuk bersaing dengan negara- negara lain.”
Pernyataan Presiden selan jutnya, “Manusia Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kondisi kesehatan yang baik, mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan memiliki karakter kuat berlandaskan Pancasila, sehingga siap bersaing di tengah situasi global yang makin kompetitif.”
“Karakter kuat yang dimaksud termasuk religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras dan cepat, responsif, inovatif, terbuka terhadap gagasan baru, mandiri, cinta tanah air, gemar membaca dan belajar, peduli lingkungan dan sosial serta bertanggung jawab,” pungkas Moeldoko mengutip pernyataan Presiden.
Posisi Indonesia dalam indeks di tingkat internasional untuk menuju Indonesia Maju, Kepala Staf Kepresidenan mengungkapkan, memang masih jauh. Untuk itu harus dilakukan sejumlah program untuk mempersempit ketertingalan.
“Korea Selatan memiliki SDA (Sumber Daya Alam) terbatas karena negara 4 musim, luas negara hanya 100.210 km², unggul karena mampu mengembangkan teknologi, mencapai peringkat ke 15 (dari 144 negara) dalam Global Competitiveness Index,” jelas Moeldoko.
Selanjutnya, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, Singapura tidak memiliki SDA, luas negara hanya 721,5 km², unggul karena mampu mengembangkan SDM unggul yang berstrategi, mencapai peringkat ke 2 (dari 144 negara) dalam Global Competitiveness Index.
“Sedangkan Indonesia, SDA melimpah, lokasi geografis strategis karena berada di antara Samudera Pacific dan Samudera Hindia, luas negara mencapai 1,9 juta km², Beriklim tropis sehingga SDA tidak terbatas,” jelas Moeldoko.
Meskipun demikin, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Indeks Pembangunan Manusia/Human Development Index Indonesia meningkat 0,82% pada tahun 2018 menjadi sebesar 71,39 dari sebelumnya 70,81 (skala maksimal 100).
“Dan prestasi yang diraih adalah mencapai peringkat ke 87 (dari 157 negara) dalam Human Capital Index- 2018, serta mencapai peringkat ke 36 (dari 144 negara) dalam Global Competitiveness Index – 2018,” ulas Moeldoko.
Karena itu, Kepala Staf Kepresidenan menjelaskan, fokus kerja Pemerintahan Jokowi adalah peletakan fondasi pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan ekonomi, dan pembangunan manusia untuk Indonesia Maju.
“Untuk itu, diperlukan persprektif yang holistik dalam mempersiapkan SDM Unggul, Indonesia Maju. Dari Kebijakan Hulu, yang harus dilakukan, pertama, memastikan ketersediaan infrastruktur. Kedua, perbaikan layanan kesehatan dan gizi (KIS dan PKH). Ketiga, perbaikan kualitas pendidikan dan keterampilan (KIP dan Kartu Pra kerja). Keempat, link and match kompetensi SDM dengan kebutuhan industri,” ulas Moeldoko.
Berikutnya, menurut Kepala Staf Kepresidenan, Perbaikan Tata Kelola. Pertama, reformasi birokrasi ASN (aparat sipil negara). Kedua, Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah izin usaha. Dan ketiga, perbaikan tata kelola penegakan hukum (jaminan keamanan).
“Terakhir Kebijakan Hilir. Pertama, peningkatan investasi. Kedua, penciptaan lapangan kerja baru. Ketiga, pemastian perlindungan tenaga kerja (BPJS Tenaga Kerja),” ujar Moeldoko.
Selain Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, hadir sebagai narasumber dalam Dismed FMB’9 kali ini antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Rhenald Kasali.
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9
