Jakarta — Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengeluhkan keberadaan tenaga medis yang masih minim untuk sejumlah daerah di Papua. Hal tersebut terkait keberadaan tenaga medis untuk menangani wabah gizi buruk dan penyakit campak yang kini tengah melanda Kabupaten Asmat, Papua.
Keluhan itu Nila sampaikan saat menyinggung pembangunan puskesmas yang belum direncanakan untuk Kabupaten Asmat pada acara diskusi ‘Memajukan Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua’ di Gedung Serbaguna Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (29/1).
Nila mengatakan, pembangunan puskesmas harus dilakukan secara berjenjang. Pihaknya telah mencoba membuat sistem rujukan.
“Kami tim Kemenkes membuat sistem rujukan jadi enggak semua ke rumah sakit. Ini rumah sakit mau jadi puskesmas raksasa atau tidak, harus ada sistem,” ujarnya.
Rujukan tersebut, kata Nila, karena hanya ada satu keberadaan rumah sakit daerah yaitu RSUD Agats.
Nila mengatakan, pihaknya telah menugaskan tim medis untuk melakukan pendekatan. Pihaknya juga telah membangun puskesmas pembantu dan posyandu.
Dia menyebutkan, dari 177 tenaga kesehatan, yang tiga di antaranya dokter spesialis. Namun dua dokter spesialis justru hilang dan hanya tersisa satu dokter bedah.
“Saya mesti akui bahwa tenaga kesehatan di sana memang ada 177 tenaga kesehatan, tiga spesialis, dua hilang tidak tahu ke mana, bupatinya juga tidak tahu (kedua spesialis) ke mana, tinggal satu dokter bedah dan dokter umum ada tujuh,” ujarnya.
Menurut Nila, Jakarta memiliki 14 ribu fakultas kedokteran, di mana ada 10-12 ribu lulusan dokter setiap tahunnya. Namun dia mempertanyakan ke mana lulusan dokter ini ketika dibutuhkan.
Nila mengatakan, hal ini jauh berbeda dengan masa Orde Baru yang dikuatkan dengan instruksi presiden. Dalam Inpres tersebut, Nila menyebut setiap dokter wajib dan harus turun ke daerah ketika ada kejadian luar biasa.
“Ini harus setara, di Jakarta ada fakultas kedokteran. Satu tahun yang lulus ada 10 hingga 12 ribu, ke mana mereka? Dulu ada Inpres zaman Orba, harus. Sekarang semua mengatakan hak asasi, kami kesulitan enggak bisa memaksa dokter ke daerah,” katanya.
Namun Nila mengklaim pihaknya telah mengirim 2.800 tim ke Papua. Dia menjelaskan, terkait keberadaan dokter spesialis harus ada permintaan dari Kabupaten.
Nila menyatakan akan melakukan penguatan puskesmas. Menurutnya, terdapat tiga puskesmas pada 2017. Dana untuk kesehatan seluruh Papua di tahun 2017 tercatat sebanyak Rp2 triliun, sedangkan untuk Kabupaten Asmat sebesar Rp69 miliar.
Pihaknya membutuhkan 90 hari untuk melakukan perbaikan seperti pendampingan tenaga medis terhadap anak-anak.
“Kami lakukan perbaikan selama 90 hari. Ini semua bukan pekerjaan yang mudah,” tuturnya.
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9
