Mendes: Desa Kekurangan SDM Kelola BUMDes

Jakarta – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, saat ini desa kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan mengelola badan usaha milik desa (BUMDes).

“Baru ada 6.000 BUMDes yang jalan, karena desa kekurangan sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes,” kata Mendes Eko Putro Sandjojo, di Jakarta, Minggu (9/4).

Pada 2016, kata dia, Kemendes telah memberikan pelatihan kepada 1.000 pendamping desa, namun dikarenakan jumlah desa yang mencapai 74.910 desa, permasalahan SDM di desa itu belum bisa diatasi, dan baru terselesaikan 30 tahun kemudian.

“Makanya kami membentuk perusahaan induk dari BUMDes untuk membantu pengelolaan BUMDes,” ujarnya.

Sebelumnya, Kemendes PDTT dan Perum Bulog membentuk perusahaan Mitra BUMDes yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa.

“Jadi nanti, subsidi tidak lagi di pasar tetapi langsung ke petani melalui kartu sehingga tepat sasaran,” papar dia.

PT Mitra BUMDes Nusantara dibentuk sebagai holding untuk mengkoordinir BUMDes di desa-desa dengan kepemilikan saham 51% sementara sisanya dimiliki BUMDes.

Menteri Eko menambahkan, alasan menggandeng Bulog karena lembaga tersebut mampu menjangkau daerah pertanian dan memahami proses pascapanen.

“Kami berharap dengan pembentukan perusahaan induk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di perdesaan,” kata Eko.

Sementara itu. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Situmorang mengatakan, saat ini kemiskinan yang ada di perdesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. “Kemiskinan di desa itu ada sekitar 13,96%. Sementara, di perkotaan hanya 7,7%,” jelas dia seperti dikutip Antara.

Untuk itu, lanjut Iskandar, perlu adanya dorongan untuk kebijakan di perdesaan. Masyarakat di perdesaan perlu diberi akses pekerjaan dan infrastruktur.

Tingkatkan Pendapatan

Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, jika pada tahun sebelumnya dana desa dipakai untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, pada tahun ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

“Bapak Presiden Jokowi minta agar dana desa tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga pendapatan masyarakat. Solusinya yakni dengan produk unggulan kawasan perdesaan atau prukades,” ujarnya.

Jika pada tahun sebelumnya dana desa fokus membangun infrastruktur desa seperti jalan raya, poliklinik desa hingga gedung pendidikan anak usia dini, tahun ini difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat desa melalui produk unggulan.

Eko menekankan pentingnya desa menentukan produk unggulan untuk mempermudah pemerintah dalam memberikan bantuan sesuai dengan bidangnya.

Masyarakat di desa,lanjut dia, selama ini hanya menanam tanaman dengan skala kecil. Begitu panen, produksi melimpah dan harga menjadi anjlok karena tak memiliki sarana pascapanen.

Oleh karena itu Eko meminta agar desa mempunyai produk unggulan dan diproduksi dalam skala besar sehingga bisa membawa sarana pascapanen ke desa.

“Kemarin, kami baru dari Pandeglang. Pemerintah daerahnya berkomitmen untuk menanam jagung dan menyediakan lahan sekitar 100.000 hektare (ha),” papar dia.

Menurutnya, jagung memiliki potensi besar karena pabrik pakan ternak membutuhkan jagung sebagai bahan baku utamanya.

“Pabrik itu berada tak jauh dari Pandeglang, yakni di Cikupa dan Balaraja. Setiap tahun, membutuhkan sekitar 2,5 juta ton jagung,” ujarnya.

Kemendes juga meminta agar desa mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerahnya. Dia optimistis, BUMDes akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

Tahun ini, diharapkan tiap desa mempunyai BUMDes sehingga nantinya dana desa bukan lagi menjadi sumber utama pembangunan desa tetapi hanya stimulus. Sementara desa tersebut punya pendapatan lain yang diharapkan suatu saat bisa lebih besar dari dana desa ,” kata dia.