Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengatakan selain Asmat, saat ini terdapat 10 kabupaten lain di Papua yang berpotensi dilanda gizi buruk dan campak. Di antaranya Nduga, Yakuhimo, Tolikara, Pegunungan Bintang, dan Boven Digoel. Menkes mengatakan pihaknya bakal segera mengintervensi daerah-daerah tersebut dengan pemberian imunisasi dan makanan tambahan gizi.
Saya sudah mengumpulkan 10 kepala dinas kesehatan di Papua dan menyisir daerah yang berpotensi gizi buruk. Itu daerah-daerah yang imu-nisasinya rendah dan gizi buruknya tinggi. Imunisasi akan kita berikan dan penanganan gizi buruk melalui makanan tambahan.” ungkap Menkes seusai diskusi Forum Merdeka Barat 9 bertajuk Memajukan
Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat Papua yang digelar di Gedung Kemenkominfo, Jakarta, kemarin.
Terkait kasus Asmat, dia mengatakan pemberian imunisasi dan makanan tambahan sudah dilakukan di 20 dari total 23 distrik di Asmat. Jumlah anak yang sudah terlayani sebanyak 12.398. Dari jumlah itu ditemukan 646 pasien campak, 25 suspek campak, 144 gizi buruk, dan 4 pasien carrtpak sekaligus gizi buruk.
“Kami tidak hanya mengirim dokter, tapi juga tenaga kesehatan lingkungan. Karena higienitas air pun menjadi masalah di sana. Tim tenaga kesehatan Kemenkes diterjunkan sebanyak 9 gelombang, setiap gelombang bekerja 10 hari.”
Menteri Sosial Idrus Marham pada kesempatan sama mengatakan penanganan yang
menyeluruh dan terpadu dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan di Papua. Secara keseluruhan bantuan dari Kemensos yang sudah digelontorkan sebesar Rp3,9 miliar. Terdiri atas bantuan sembako, logistik, program pemberdayaan komunitas adat terpencil, dan Program Keluarga Harapan.
Sementara itu, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan sesuai Inpres No 9/2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat, pemerintah pusat akan membentuk satuan tugas yang akan mendampingi dan mengawasi pembangunan bidang kesehatan dan pendidikan secara intensif di dua provinsi itu. Satuan tugas lintas kementerian itu akan aktif 3 bulan mendatang.
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9
