Jakarta – Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pihaknya kini berfokus pada upaya menyeluruh dan terpadu, dalam rangka pemulihan, perawatan, dan pengembangan kehidupan masyarakat Asmat secara partisipatif agar tumbuh kemandirian dalam jangka panjang.
“Ada tiga hal yang menjadi fokus Kementerian Sosial yakni Pendampingan, Perbaikan, dan Proaktif. Tiga hal itu merupakan langkah utama dalam memajukan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Papua,” tuturnya dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk “Tantangan Kesehatan Masyarakat Papua” yang digelar di Ruang Serbaguna Roeslan Abdulgani, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Jakarta, Senin (29/1/2018).
Mensos menjelaskan, poin pertama adalah Pendampingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Asmat agar dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam tata kelola pembangunan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
Kedua adalah Perbaikan. Dikatakan Mensos berdasarkan hasil kunjungan ke Asmat baru-baru ini, daerah KLB Campak dan Gizi Buruk berada di wilayah sangat terisolasi.
Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah tersebut harus dilakukan perbaikan wilayah secara terpadu dan menyeluruh. Mensos menekankan adanya identifikasi permasalahan dan solusi yang dihasilkan sebagai upaya perbaikan. Misal perbaikan dalam membangun ketahanan pangan sesuai dengan potensi lokal.
Ketiga adalah Proaktif. Pendampingan dan perbaikan yang dilakukan harus dilakukan secara proaktif oleh pemerintah pusat dan daerah, lintas sektor dan lintas profesi. Keterpaduan dalam pembangunan sangat penting agar langkah yang dilakukan tersebut tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Asmat. Masalah gizi buruk harus direspons dengan cepat.
“Pembangunan infrastruktur layanan publik dan layanan sosial dasar sangat diperlukan, mengingat distrik yang sudah berkembang sarana prasarana pelayanan publik baru di Distrik Agats. Sementara 22 distrik lainnya masih belum berkembang dan di antaranya masih terisolasi,” terangnya.
Mensos mengungkapkan langkah yang ditempuh ini sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di lingkungan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 25 Januari 2018 lalu.
Rapat dihadiri oleh Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, perwakilan Kemenkopolhukam, Bappenas, Kemendagri, Kemendes PDTT, Kemen PUPR, Kantor Staf Presiden, TNI dan Polri.
Dalam pertemuan tersebut, Menko PMK menegaskan bahwa negara hadir untuk tanggulangi KLB campak dan gizi buruk di Kabupaten Asmat Papua, dengan menginstruksikan 3 hal terkait kejadian luar biasa campak dan gizi buruk.
Pertama, evaluasi penanganan kesehatan melalui tim terpadu yang dilakukan oleh Kemenkes dan Kemensos. Kedua, penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan. Ketiga, penataan lingkungan tempat tinggal yang sehat serta sanitasi.
“Kementerian Sosial sesuai tugas dan fungsinya, maka diarahkan pada penanggulangan bencana secara terpadu, menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi setelah bantuan digulirkan, Pemerintah tetap memberikan pendampingan, pembangunan, dan secara proaktif terus berkoordinasi dengan berbagai pihak agar penanganan KLB Campak dan Gizi Buruk ini tuntas,” tegas Mensos.
Turut hadir sebagai narasumber antara lain Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho, Plt Dirjen Pembangunan Bina Desa Kemendagri Diah Indarjati, dan Kapuspen TNI Mayjen Sabrar Fadhilah.
Kabupaten Asmat merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Merauke sejak tahun 2002, berdasarkan UU No. 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Asmat. Kabupaten di pesisir selatan Provinsi Papua ini, terdiri dari 23 distrik/kecamatan dan 139 kampung/kelurahan/desa.
Secara keseluruhan bantuan dari Kementerian Sosial sebesar Rp3,9 miliar, terdiri dari Bantuan Sembako dan Logistik, program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dan PKH.
Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) telah dilakukan mulai tahun 2013 di Seramit, Auban dan Sorai sebanyak 107 KK dengan bantuan berupa pemukinan sosial, jaminan hidup, bantuan bibit, peralatan kerja dan peralatan rumah tangga.
Sementara PKH baru dilaksanakan di Distrik Agats sebanyak 175 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sejak tahun 2017 dan Tahun 2018 sudah siap menjadi 391 KPM. Total bantuan PKH sampai dengan Tahun 2017 sebesar Rp87,5 Juta. Sementara untuk distrik lainnya masih dalam proses rekrutmen pendamping dan validasi data calon KPM.
Kemensos juga melaksanakan program pemberian makanan tambahan siap saji selama 1000 hari di Distrik Agats bagi ibu-ibu yang hamil dan mempunyai anak balita. Selain itu sedang dipersiapkan fasilitasi pembentukan Taruna Siaga Bencana dan Kampung Siaga Bencana. (sos)
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9