Keputusan pelaksanaan rencana penyederhanaan golongan listrik di luar pelanggan rumah tangga diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan terus melakukan sosialisasi dan diskusi guna menampung aspirasi masyarakat terkait dengan rencana itu.
“(Kebijakan) dijalankan atau tidak, nanti keputusannya di Presiden. Intinya gini, jadi kita-akan tetap pada tahap menampung aspirasi masyarakat, diskusi terus. Pokoknya ini belum dijalankan,” ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan kepada pewarta, di Jakarta, Kamis (30/11).
Jonan memahami pro-kontra di balik kebijakan tersebut. Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan sosialisasi agar tidak terjadi perbedaan persepsi dalam menanggapi rencana itu.
“Kita sosialisasi dulu. Arahan Bapak Presiden ditanyakan bagaimana semua sepakat. Jadi enggak buru-buru sekarang,” imbuhnya.
Menurutnya, penyederhanaan golongan malah memudahkan konsumen untuk menambah daya listrik. Apalagi bagi pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) yang ingin memperluas skala usaha sehingga mereka tidak terbebani oleh biaya ketika ingin menambah kapasitas listrik terpasangnya.
Tanpa paksaan
PT PLN (persero) menegaskan tidak ada paksaan untuk masyarakat yang ingin mengikuti program penyederhanaan golongan daya listrik non-subsidi 1.300-4.400 VA menjadi 5.500 VA. Kebijakan itu tanpa ada kenaikan tarif maupun paksaan bagi pelanggan untuk pindah.
“Kita tidak ada pemaksaan. Kalau masyarakat mau ikut silakan mengajukan tanpa ada biaya atau gratis dan kalau tidak ikut juga tidak apa-apa,” kata Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, saat diskusi Pelayanan Ketenagalistrikan Indonesia yang diselenggarakan Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Kamis (30/11).
Dia mengakui selama ini masih banyak masyarakat yang salah paham dan salah kaprah mengenai program penyederhanaan golongan daya listrik tersebut. Padahal, program seperti itu sebelumnya pernah juga dilakukan PLN, misalnya saja saat menyambut Idul Fitri.
“Diskon itu disambut baik banyak orang karena bisa tambah dayanya. Kemudian di HUT RI perusahaan juga buat promo diskon 72% dari tarif biasa, itu juga disambut happy. Nah ini dikasih gratis kok malah dicurigai,” ujarnya.
Dia mengatakan sekarang ini PLN berencana menyederhanakan golongan tarif listrik, dengan tawaran konsumen bisa mendapat tambahan daya dengan gratis tanpa mengeluarkan biaya apa pun.
“Ini aksi korporasi kami yang baru dan tahap rencana. Kami ajukan gratis tambah daya, jika tidak mau pun tidak masalah. Akan tetapi, jangan gigit jari kalau ketika tambah daya gratis tidak diambil,” tandasnya.
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9