Pemerintah Sarankan Investasi Dana Haji ke Proyek Infrastruktur

Jakarta – Pemerintah menyarankan investasi dana haji pada instrumen yang memberikan imbal hasil maksimal sehingga bisa menurunkan separuh biaya haji.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasiona] (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, penempatan dana haji yang baik dengan manfaat yang terukur bisa menekan biaya haji yang saat ini mencapai Rp 34,8 juta. Meskipun, sebenarnya biaya haji sudah lebih rendah dari biaya yang seharusnya dibayarkan, yaitu Rp 68 juta

“Biaya haji saat ini bisa lebih murah karena investasi dana haji yang dilakukan pemerintah selama ini. Namun biaya haji bisa semakin turun bila investasi dana haji dilakukan secara optimal, termasuk ke proyek infrastruktur,” kata dia, di Jakarta, akhir pekan.

Saat ini, saldo dana haji Indonesia mencapai Rp 96,2 triliun dan dana abadi umat mencapai Rp 3 triliun. Total saldo dana haji yang terkumpul sebesar Rp 99 triliun. Namun, dari total dana itu hanya Rp 36,7 triliun yang diinvestasikan di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Sisanya, sebesar Rp 62,6 triliun justru masih disimpan dalam deposito di perbankan syariah. Sementara imbal hasil di pasar modal bisa mencapai 8-9%, atau lebih besar dari pada menyimpan dana di deposito bank syariah.

Menurut Bambang, dana haji Indonesia bisa juga diinvestasikan ke sukuk dengan jaminan (underlying) proyek infrastruktur pemerintah untuk memberi imbal hasil lebih. Dari segi risiko, bisa dikatakan investasi di infrastruktur tersebut minim risiko dan keuntungannya tinggi. “Ini uniknya investasi di bidang infrastruktur karena bentuknya konsesi,” kata dia

Dia menyebutkan, dana haji merupakan dana jangka panjang, sedangkan infrastruktur juga proyek jangka panjang. Sehingga sangat cocok proyek jangka panjang menggunakan dana jangka panjang. “Misalnya investasi di bidang infrastruktur seperti bandara. Tak mungkin ada lima bandara di suatu kota. Paling banyak hanya dua bandara di suatu kota,” kata Bambang.

Begitu juga dengan pembangkit listrik yang juga menguntungkan, asalkan sudah ada perjanjian dengan PLN untuk membeli listrik yang diproduksi atau kontrak jual-beli listrik.

Investasi dana haji tidak perlu dalam bentuk investasi langsung (penyertaan equitas) tetapi bisa melalui sukuk (surat utang syariah) yang dikeluarkan oleh korporasi seperti PLN. Dia juga mendorong pengelolaan dana haji tersebut untuk sukuk yang sudah menghasilkan, seperti Jalan Tol Jagorawi.

Belajar dari Malaysia

Selama ini, pengelolaan dana haji hanya dilakukan dengan menginvesta-sikannya melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk, dan surat berharga lainnya sehingga manfaatnya tidak bisa dirasakan dengan jelas.

Hal itu berbeda dengan yang diakukan negara lain seperti pemerintah Malaysia yang membentuk Lembaga Tabungan Haji Malaysia (LTHM) sejak 1963. Sekitar 46% dari dana tabungan haji Malaysia tersebut diinvestasikan di proyek-proyek yang mengguntungkan mulai dari pasar modal, perdagangan, keuangan, hingga perkebunan di dalam dan luar negeri. “LTHM ini sekarang berinvestasi di berbagai negara termasuk di Indonesia,” kata Bambang.

Hingga saat ini, lanjut dia aset bersih dari LTHM tersebut mencapai 59,5 miliar ringgit Malaysia atau sekitar Rp 180 triliun. Dari hasil pengelolaan dana haji tersebut, jamaah haji asal Malaysia hanya membayar separuh dari biaya haji yang dibebankan.

“Malaysia hanya bayar separuh dari biaya haji. Jadi pengelolaan yang baik, maka beban haji berkurang. Itu yang kami harapkan terjadi di Indonesia,” kata dia.

Kondisi tersebut, lanjut dia, tidak akan terjadi jika dana haji tersebut didiamkan saja di bank. Oleh karena itu perlu ada upaya Iebih yang terukur, jelas dan menguntungkan.

Bambang menegaskan bahwa dana haji dipastikan tidak berkurang, bahkan memiliki manfaat lebih jika dikelola dengan baik.

Menteri Agama lukman hakim Saifuddin mengatakan saat ini dana yang bisa dikelola sebanyak Rp 99, 34 triliun yang berasal dari dana haji sebesar Rp 96,29 triliun dan dana abadi umat sebanyak Rp 3,05 triliun.

“Calon jamaah haji semakin bertambah, namun kuota terbatas. Akumulasi dana tersebut harus dikelola agar mendapat manfaat lebih,” ujarnya.