Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berkomitmen tetap menjadikan pemerataan ekonomi berkeadilan sebagai fokus kerja pada dua tahun mendatang. Penurunan rasio kesenjangan kesejahteraan pada tiga tahun terakhir tidak membuat pemerintah berpuas diri.
Komitmen pemerintah itu disampaikan oleh Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP di Jakarta, Rabu (18/10). “Meskipun rasio gini turun terus, yang akan dikejar terus di sisa dua tahun ini adalah pemerataan ekonomi berkeadilan,” kata Johan.
Pada awal pemerintahan Jokowi-Kalla tahun 2014, indeks rasio gini tercatat sebesar 0,414. Tahun 2017, angka ini turun menjadi 0,393. Penurunan indeks rasio gini itu mengindikasikan kesenjangan ekonomi masyarakat makin menyempit Namun, Presiden Jokowi memandang, indeks rasio gini 0,393 itu masih menunjukkan kesenjangan ekonomi yang lebar. Oleh karena itu, pemerataan ekonomi harus terus diupayakan. Presiden pada beberapa kesempatan menyampaikan, setidaknya ada tiga hal yang menjadi fokus pemerataan ekonomi berkeadilan. Ketiga hal itu adalah redistribusi aset dan reforma agraria, akses keuangan dan permodalan, serta peningkatan sumber daya manusia.
Secara terpisah, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pembangunan maritim ikut berkontribusi menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. “Saat ini, pertumbuhan terus terjaga di angka 5 persen,” kata Luhut.
Luhut menyebutkan, potensi ekonomi maritim saat ini sekitar 1,3 triliun dollar AS. Angka ini terbilang kecil karena diperkirakan baru mencapai 8-9 persen dari potensi sesungguhnya. “Dengan eksploitasi yang sehat di maritim, Indonesia bisa masuk lima negara dengan ekonomi terbesar di dunia,” katanya.
Menurut Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, sektor perikanan dan pariwisata kini diharapkan menjadi motor pertumbuhan. Terlebih lagi kedua sektor tersebut tidak membutuhkan bahan baku impor. “Kini, setelah konektivitas laut dibangun, ditambah akses listrik yang mencukupi, perikanan dan pariwisata bisa maju dan bisa menjadi penghasil utama devisa,” kata Teten.
Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan, saat ini devisa dari sektor pariwisata mencapai 13,5 miliar dollar AS. Nilai ini sudah mengalahkan perolehan devisa dari migas dan berada di posisi kedua penyumbang devisa terbesar setelah minyak kelapa sawit (CPO). “Dengan pertumbuhan 25,68 persen, tahun depan pariwisata akan menjadi penyumbang devisa terbesar,” ujar Arief.
Dia menambahkan, perkembangan pariwisata juga mendorong investasi asing masuk ke sektor ini. Tahun ini, investasi asing telah mencapai 1 miliar dollar AS. Investor terbesar dari Singapura, yakni 42 persen, diikuti China sebesar 29 persen dan Malaysia 5 persen.
Pertumbuhan pariwisata yang signifikan ini juga didukung oleh pembangunan pelabuhan dan bandara udara oleh Kementerian Perhubungan. Beberapa bandara juga ditingkatkan statusnya menjadi bandara internasional. Hal ini memungkinkan penerbangan internasional bisa langsung menjangkau destinasi wisata.
Hasil positif
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani garam juga mulai menunjukkan hasil positif. Hal ini, antara lain, ditandai dengan produk domestik bruto sektor perikanan yang tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Sektor perikanan tumbuh 7,08 persen pada 2017.
Secara terpisah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, meskipun banyak capaian pemerintah, masih ada yang belum dicapai terkait dengan program kerja Kementerian PUPR.
“Yang masih harus dikejar dengan keras, pertama adalah pembangunan irigasi yang saat ini ditandai kuning. Itu artinya harus kerja keras dalam dua tahun ke depan karena dari 1 juta hektar (sampai 2019), saat ini belum sampai 50 persen,” kata Basuki.
Pembangunan irigasi, menurut dia, terhambat karena dana yang ada digunakan untuk pembangunan program lain. Irigasi akan menjadi fokus percepatan agar bendungan yang selesai dibangun pada beberapa tahun ke depan dapat segera dimanfaatkan.
Program lain yang masih harus dikejar adalah penanganan kawasan kumuh di perkotaan. Evaluasi terhadap program 2015-2019 Kementerian PUPR menunjukkan pencapaian 63 persen.
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9