Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil untuk bekerja keras guna memenuhi target membagikan lima juta sertipikat tanah yang dicanangkan tahun ini.
“KALAU target pembagian lima juta sertipikat tanah tahun ini tidak tercapai. BPN harus bertanggungjawab. Karenanya, saya ingatkan kepada para pimpinan harus bertanggung jawab dalam mengemban tugas dan mencapai target tersebut,” kata jokowi dalam sambutannya saat acara Pembinaan, Fasilitasi dan Kerja Sama Akses Reform bagi Masyarakat Penerima Sertipikat Hak atas Tanah di Taman Raja Batu, Kecamatan Panyabungan, Mandating Natal, Sumatera Utara, kemarin.
Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menjelaskan, salah satu alasan dirinya memberi target lima juta sertipikat tanah kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, lantaran selama ini sertipikat yang dibagikan kepada masyarakat hanya sekitar 500-700 ribu sertipikat, dengan alasan kurangnya jumlah juru ukur.
Karena itu, jokowi meminta, agar jumlah juru ukur segera ditambah, baik melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil maupun jalur alih daya.
“Yang jelas saya sudah perintahkan Kepala BPN tahun ini lima jute sertipikat diberikan. Jika masalahnya kekurangan juru ukur bisa lewat outsourcing. Tahun depan targetnya tujuh juta,” tegasnya.
Bekas Walikota Solo itu kembali menjelaskan, reforma agraria bukan sebatas persoalan administrasi terkait penyelesaian sengketa antara masyarakat dengan perusahaan namun lebih kepada keadilan. Tetapi memiliki manfaat lain, yaitu masyarakat yang memiliki sertipikat kepemilikan tanah dapat menjadikannya sebagai jaminan ke bank.
“Saya juga ingin mengingatkan masyarakat agar sertifikat ini digunakan untuk hal-hal yang produktif, seperti untuk jaminan usaha dan modal kerja bukan untuk yang bersifat konsumtif, yang nantinya bisa diwariskan untuk anak cucu,” ujarnya.
Jokowi juga menjelaskan, pembagian sertipikat tanah ini merupakan salah satu bukti sebagai pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sebelumnya, Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil, dalam laporannya menyampaikan ke-1.158 sertifikat itu dibagikan kepada perwakilan masyarakat Sumatera Utara.
“Pembagian sertipikat bagi BUMN, TNI/Polri, buruh tani, wiraswasta, petani, dan masyarakat lainnya,” ungkap Sofyan.
Jumlah penerima sertipikat dari Kabupaten Mandailing Natal adalah 200 orang, Kota Padang Sidempuan 80 orang, Kota Tanjung Balai 60, Langkat 150. Tapanuli Utara 65 orang. Binjai 15 orang. Nias 9 orang, dan Serdang Bedagai 75 orang.
Sementara dari Kabupaten Samosir 3 orang penerima. Tapanuli Tengah 29 penerima. Kota Sibolga 34, Kota Tebing Tinggi 5 orang, Humbang Hasundutan 21 .Tapanuli Selatan 64, Nias Selatan 2 orang. Asahan 100 orang, Kota Medan 19 orang, Pematang Siantar 25 orang, Simalungun 65 orang. Toba Samosir 17 orang, Labuhan Batu 55 orang, dan lainnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tengku Erry Nuradi mengucapkan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo atas perhatian dan dukungan yang diberikan.
“Penyerahan sertipikat tanah ini penting sekali untuk kemajuan masyarakat dan kelancaran pembangunan Sumatera Utara. Sebab masih banyak sekali lahan-lahan yang belum mendapatkan sertifikat di Sumut. Baru kali ini dalam sejarah Indonesia dilakukan pembagian sertifikat tanah sebanyak dan secepat itu kepada masyarakat. Semoga program ini terus berlanjut secara bertahap,” tutur Erry.
Turut mendampingi Presiden jokowi , yaitu Ibu Negara Iriana, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki dan Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi.
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9
