Arah pembangunan bidang ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai sudah berada pada jalur yang benar. Akan tetapi, di bidang politik, hukum, dan keamanan (polhukam) masih tertinggal sehingga kinerja perlu ditingkatkan.
Hal itu mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Tiga Tahun Jokowi-JK Memajukan Indonesia yang digelar Research Center Media Group di Gedung Media Indonesia, Kedoya. Jakarta Barat, kemarin.
Hadir Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, dan Kepala Unit Kerja Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) Yudi Latif.
Selain itu, hadir ekonom, pakar politik dan hukum, akademisi, budayawan, aktivis partai politik, dan pengusaha.
Mendag menyatakan dirinya sudah mengerjakan tugas sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo selama tiga tahun pemerintahan. Pihaknya mengaku berhasil menjaga kestabilan harga bahan pokok.
“Hal itu dilakukan dengan tetap memastikan hasil produksi petani terserap, menjaga neraca perdagangan, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan.” terang Enggartiasto.
Menurut ekonom Destry Damayanti, arah ekonomi di era Jokov\i-JK sudah benar terbukti dari diperolehnya rating layak investasi oleh lembaga internasional Standard Poors (SP) pada tahun ini.
Rating itu, kata dia, ditunggu selama tiga tahun terakhir. Lamanya rating SP turun tersebut, kata Destry, karena Indonesia dilihat tidak ada perubahan yang struktural dari sisi bujet ataupun pembangunan infrastruktur.
Dari sisi bujet, Indonesia saat itu sangat konsumtif untuk menambal subsidi dan pembangunan infrastruktur “tidak ada yang berjalan.
“Tiga sampai lima tahun lalu ketika mengajak investor untuk investasi, mereka selalu tanya apa yang berubah. Kalau sekarang, tinggal tunjukkan foto-foto pembangunan digenjot, jadi mereka (investor) sangat respek,” jelas anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu.
Deputi Bidang Kajian dan Pengelolaan Isu-isu Ekonomi Strategis Kantor Staf Presiden Denni Puspa Purbasari meni- lai yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini tidak hanya memikirkan untuk siklus pemilu lima tahunan, tapi juga keberlangsungan bangsa di masa depan. “Tugas negarawan ialah memikirkan beyond (melampaui) siklus lima tahunan,” katanya.
Tiga capaian
Secara terpisah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian darmin Nasution menyebut ada tiga capaian yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK.
“Ketiga hal itu ialah pembangunan infrastruktur, pengendalian harga pangan, dan penyaluran bantuan sosial,” ujar darmin di Jakarta, kemarin.
Di bidang polhukam, kinerja pemerintahan Jokowi-JK masih terseok-seok.
Pakar hukum Zainal Arifin Mochtar menilai kinerja di sektor polhukam tidak sekinclong sektor ekonomi. Para pembantu presiden di bidang hukum, kata dia, memiliki beban politik. “Harusnya yang ditempatkan ialah less politic (bukan berlatar belakang politik),” ujar Zainal.
Di samping itu. kata dia, koordinasi di tingkat menteri bidang polhukam pun lemah.
“Bahkan, mereka berdebat secara terbuka,” ungkap Direktur Pukat UGM itu.
Lemahnya koordinasi, lanjutnya, juga tampak dari kegagapan pemerintah dalam mengawal setiap isu sensitif seperti Pansus Angket KPK.
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9