Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan pihaknya akan melakukan Sensus Penduduk 2020 untuk mendapatkan data berkualitas sebagai basis kebijakan pembangunan dan tidak boleh ada satu data penduduk yang terlewatkan.
“Tujuan Sensus Penduduk adalah agar semua data penduduk tercatat tidak boleh ada yang tertinggal,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik (BPS) Margo Yuwono.
Demikian disampaikan Margo Yuwono dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 bertajuk “Era Baru Tak Ribet Urus KTP” yang berlangsung di Gedung C Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (5/12/2019).
Untuk Sensus Penduduk 2020 ke depan, menurut Margo Yuwono, BPS akan menurunkan sebanyak 360 ribu petugas BPS serta melibatkan 1,2 juta pengurus rukun tetangga (RT) seluruh Indonesia.
“Khusus untuk daerah timur ketika akses jaringan telekomunikasi terhambat BPS akan mengupayakan lebih banyak menurunkan petugas lapangan untuk door to door,” jelas Deputi Statistik Sosial BPS.
Kesatuan data nasional amat penting, menurut Margo Yuwono agar tidak terjadi kesimpangsiuran data kependudukan untuk keperluan lainnya seperti Sensus Pertanian maupun Sensus Ekonomi yang digelar setiap semester per tahun. Sensus Penduduk 2020 ini berbasiskan data Dukcapil termutakhir.
Lebih jelasnya, tujuan dari Sensus Penduduk 2020 adalah Mmnyediakan data jumlah, komposisi, distribusi, dan karakteristik penduduk Indonesia menuju Satu Data Kependudukan secara de facto dan de jure.
Hal kedua adalah hasil Sensus Penduduk 2020 bisa menyediakan parameter demografi dan proyeksi penduduk (fertilitas, mortalitas, dan migrasi) serta karakteritstik penduduk lainnya untuk keperluan proyeksi penduduk dan indikator tujuan pembangunan berkelanjutann (Sustainable Development Goals/SDGs).
Margo mengilustrasikan dari hasil gladi bersih Sensus Penduduk 2020 belum lama ini tergambar masih banyak penduduk yang tidak sesuai data di Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga. Dari keberadaan penduduk, mereka yang memiliki domisili sesuai KTP 76,16%, domisili tidak sesuai KTP 21,12%, dan baru mempunyai KTP 1,24%. Adapun dari segi kepemilikan KTP sudah amat baik mencapai 99,38%.
Dari hasil Persentase Match Data Gladi Bersih Sensus Penduduk 2020 juga memperlihatkan ada masalah pada data jenjang pendidikan. Hasil pencacahan data pendidikan hanya mencapai 77,82% adapun data jenis kelamin, agama, hubungan dengan kepala keluarga dan status perkawinan sekitar 98%-99%.
Hadir dalam FMB 9 kali ini sebagai narasumber lainnya Sekretaris Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri I Gede Suratha.
Kegiatan FMB 9 juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).(kwb/jpp)
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9
