Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Peringatan Hari Nusantara Tahun 2019 yang di pusatkan di Kota Pariaman, Sumatera Barat. Salah satu bentuk dukungan itu adalah dengan program penyaluran bantuan rumah khusus (Rusus) untuk para nelayan dan melakukan bedah rumah tidak layak huni sebanyak 1.000 unit rumah.
“Kami sudah membangun 50 rumah khusus untuk para nelayan dan melakukan bedah rumah melalui Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sebanyak 1.000 unit rumah di Kota Pariaman. Ini merupakan bentuk dukungan nyata Kementerian PUPR di bidang perumahan untuk Hari Nusantara 2019 di Pariaman,” jelas Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid saat menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Sudahkah di Atas laut Kita Sejahtera?” yang diselenggarakan oleh Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Gedung SDA Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (11/12/2019).
Hadir juga sebagai narasumber dalam FMB 9 kali ini antara lain Asisten Deputi Bidang Olahraga dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kosmas Harefa, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Anita Firmanti Eko Susetyowati, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan R Agus H Purnomo.
Kegiatan FMB 9 yang diinisiasi Kementerian Kominfo ini juga bisa diikuti secara langsung di www.fmb9.go.id, FMB9ID_ (Twitter), FMB9.ID (Instagram), FMB9.ID (Facebook), dan FMB9ID_IKP (Youtube).
Khalawi menjelaskan, Rusus nelayan yang dibangun Kementerian PUPR diperuntukkan bagi nelayan yang rumahnya tidak layak huni ataupun rusak akibat terkena abrasi air laut. Jika rumahnya memang benar-benar rusak parah, maka Kementerian PUPR berharap pemerintah daerah untuk menyediaan lahan pengganti untuk relokasi rumah nelayan tersebut.
Sedangkan bedah rumah disalurkan Kementerian PUPR untuk meningkatkan kualitas rumah masyarakat yang sebelumnya tidak layak huni menjadi lebih layak huni. Jumlah dana bantuan yang disalurkan melalui Program BSPS ada dua jenis yakni peningkatan kualitas rumah sebesar Rp 17,5 juta dan pembangunan rumah baru senilai Rp 35 juta.
“Bantuan bidang perumahan tersebut akan diberikan secara simbolis kepada para nelayan dan masyarakat penerima bedah rumah di acara puncak Hari Nusantara di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman tanggal 14 Desember 2019 mendatang,” tandasnya.
Khalawi menerangkan, Rusus nelayan dibangun serta penyaluran Program BSPS kepada masyarakat di laksanakan Kementerian PUPR secara tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Rusus nelayan dibangun dengan dua tipe yakni rumah susun dan rumah tapak dengan ukuran 36 meter persegi.
Berdasarkan data yang ada di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, rumah khusus nelayan dengan tipe rumah tapak dibangun Kementerian PUPR di 34 provinsi di Indonesia. Hingga saat ini pembangunan rumah khusus nelayan untuk tipe rumah tapak sejak 2015 hingga 2019 telah terbangun sebanyak 9.833 unit dengan nilai anggaran sebesar Rp 1,36 Triliun.
Sedangkan untuk pembangunan rumah nelayan dengan tipe rumah susun telah dibangun di enam provinsi sejak 2015 hingga 2018 yakni di Aceh, Banten, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Timur. Jumlah rumah susun nelayan hingga saat ini telah terbangun sebanyak enam tower sebanyak 316 unit hunian dengan nilai anggaran mencapai Rp 114,4 Milyar.
“Jadi pemerintah daerah dapat mengajukan lokasi pembangunan rumah khusus nelayan ini dalam bentuk rumah tapak maupun rumah susun. Rumah nelayan yang kami bangun berukuran 36 meter persegi dan bisa di sewa oleh nelayan karena pengelolanya adalah pemerintah daerah,” tandasnya.
Sedangkan 1.000 unit rumah di Kota Pariaman yang dibedah oleh Kementerian PUPR dilaksanakan di empat kecamatan yakni Pariaman Utara (400 unit), Pariaman Timur (190 unit), Pariaman Selatan (140 unit) dan Pariaman Tengah (270 unit). Program BSPS merupakan pola pembangunan yang dilaksanakan Kementerian PUPR untuk mendorong keswadayaan dan sikap gotong royong masyarakat dalam membangun rumah yang layak huni.
Jumlah bantuan peningkatan kualitas rumah swadaya yang disalurkan Kementerian PUPR untuk 1.000 unit rumah di Kota Pariaman sebesar Rp 17,5 juta per unit rumah. Dari dana tersebut Rp 15 juta disalurkan dalam bentuk bahan material bangunan dan sisanya Rp 2,5 juta untuk upah tukang.
“Bantuan senilai Rp 17,5 juta tentunya masih kurang kalau untuk membangun rumah. Ternyata kenyataan di lapangan jika masyarakat dibantu Rp 17,5 juta untuk membangun rumahnya akan muncul keswadayaan masyarakat. Saya sempat meninjau hasil BSPS di Pariaman dan nilai keswadayaanya bisa mencapai Rp 27 juta. Artinya masyarakat jika diberikaan stimulant mereka akan lebih bersemangat dalam membangun rumah meski belum sempurna,” terangnya. (pupr/Rmp)
Menjadi yang terupdate, dengan berlangganan setiap postingan artikel terbaru Forum Merdeka
Barat 9